2026
1.	RENCANA ANGGARAN BIAYA
SEKRETARIAT
	KEUANGAN
1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	PROGRAM
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
4.	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	UMEPG
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.	Pemeliharaan Mebel
12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
13.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
14.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
15.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	UPTD
1.	Program Penunjang
2.	Program Perlindungan Anak
3.	Program Perlindungan Perempuan
BIDANG DALDUK KS
1.	Advokasi dan Sosialisasi GDPK
2.	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain
3.	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
4.	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
5.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
6.	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
7.	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
8.	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
9.	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
10.	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
11.	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
12.	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
13.	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
BIDANG  KB KIE
1.	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
3.	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
4.	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana
BIDANG KGPP
1.	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi
2.	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
3.	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
4.	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
5.	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
6.	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
7.	Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
8.	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
9.	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
10.	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
11	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
12.	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
13.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
BIDANG PHPA
1.	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi
2.	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
3.	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
4.	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
5.	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
6.	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
7.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
8.	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi
9.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
10.	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
11.	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
12.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
	2025
1.	RENCANA ANGGARAN BIAYA
SEKERTARIAT
	KEUANGAN
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	PROGRAM
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	UMPEG
1.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
9.	Pemeliharaan Mebel
10.	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11.	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.	Pengadaan Mebel
13.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
PHPA
1.	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
5.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
6.	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi
7.	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi
8.	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
9.	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
10.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
11.	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas
12	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
KHPP
1.	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
3.	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
5.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
6.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban
7.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
8.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban
9.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas
10.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan
11.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
12.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan
KBKIE
1.	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan
2.	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
3.	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi
DALDUK KS
1.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
2.	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
3.	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung
4.	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten kota
5.	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang
6.	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
7.	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga
8.	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
9.	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
10.	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi
UPTD
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
2.	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
7.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.	Pengadaan Mebel
9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
13.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SEKRETARIAT
	KEUANGAN
	2024
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD2
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	PROGRAM
	2024
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	UMUM KEPEGAWAIAN
	2024
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
2.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.	Pemeliharaan Mebel
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
15.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2024
1.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
2.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
5.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
BIDANG KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	2024
1.	Peningkatan Kualitas Keluaraga
2.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
4.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
5.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
BIDANG KELUARGA BERENCANA, ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
	2024
1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
2.	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA
	2024
1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
4	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
UPTD PPA / PUSPAGA
	2024
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
6.	Pengadaan Mebel
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
10.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
11.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
12.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi